Pekerja Migran indonesia memiliki karateristik yang spesifik. Rentang masalahnya dimulai sejak dipedesaan hingga melampaui lintas batas negara, kepergian, waktu bekerja bahkan pasca berbasis struktural maupun gender. Perdagangan manusia (trafficking in person) terutama perempuan dan anak menjadi realitas nyata dalam busines rekruitmen dan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini karena dampak lemahnya penegakan hukum serta regulasi yang dibuat oleh negara dalam melindungi rakyatnya.  Oleh karenanya di perlukan berbagai macam bentuk intervensi untuk menjawabnya. Terutama penguatan kelembagaan komunitas, bantuan hukum, advokasi kebijakan serta pemberdayaan ekonomi.  Sehingga ketika tenaga kerja Indonesia sudah memutuskan untuk tidak lagi pergi lagi tetap akan berdaya secara ekonomi untuk itu Pertakina menganggap pendidikan, pemberdayaan dan pengorganisasian komunitas serta diseminasi berbagai macam informasi terkait usaha-usaha yang produktif secara ekonomi, migrasi dan ketenagakerjaan sebagai hal yang teramat penting. Dan dalam konteks ini Pertakina meletakkan penguatan basis ekonomi komunitas di pedesaan sebagai strategi utama dan pembangunan jejaring strategis dengan lembaga-lembaga lain sebagai taktik yang mementukan. konseling dan bantuan hukum juga menjadi hal yang tidak terelakkan untuk digarap menginggat masih begitu masifnya PMI yang menghadapi masalah.